Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi Luhut Pandjaitan mengutarakan fakta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi pada 24 Oktober 2019. Luhut menjelaskan Perpres ditandatangani untuk terdapatnya kesetimbangan antar kementerian.
"Ya membuat lebih sama saja kerjanya, sebab investasi banyak di sini, serta penanganannya di sini. Jadi alasan intinya ke situ," katanya di Kemenko Maritim serta Investasi, Rabu, 6 November 2019.
Luhut menerangkan, Perpres itu memberi peranan yang pasti. Contohnya Kementerian Koordinator Bagian Perekonomian yang di pimpin Airlangga Hartarto yang lebih mengatasi berkaitan macro policy. Sedang Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi akan lakukan eksekusi hasil dari kebijaksanaan makro itu.
Hingga growth ekonomi kita stabilitasnya dari sini, serta ini bagaimana men-generate export atau substitusi import, berkaitan invesment," tuturnya.
Berdasar beleid itu, Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi yang di pimpin Luhut mempunyai wewenang baru untuk mengkoordinasikan beberapa kementerian serta instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan harga triplek serta Tubuh Pengaturan Penanaman Modal.
Selanjutnya dalam Perpres itu, Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi jalankan beberapa peranan. Diantaranya ialah berkuasa untuk mengakhiri permasalahan antarkementerian.
"Penyelesaian persoalan yang tidak bisa dituntaskan atau disetujui antar Kementerian/Instansi serta pastikan terlaksananya ketetapan disebut," bunyi Klausal 3 huruf (e) perpres ini.
Diluar itu, Luhut Pandjaitan berkuasa menjaga kebijaksanaan yang diputuskan dalam sidang kabinet. "Pengawalan program prioritas nasional serta kebijaksanaan lain yang sudah harga pipa diputuskan dalam Sidang Kabinet;" catat Klausal 3 huruf (d).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar